Petani Bener Meriah Butuh Pertalite untuk Babat Kebun, Mengapa Tak Bisa Beli Pakai Jeriken?
BENER MERIAH, nahaba.id — Petani di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengeluhkan sulitnya membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite menggunakan jeriken di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). BBM tersebut dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin babat rumput guna membersihkan kebun.
Keluhan itu disampaikan melalui akun media sosial FB Ayta Putra Yoga dalam sebuah unggahan tanggal 27 Oktober 2026, yang memperlihatkan dirinya berada di depan SPBU Pondok Baru, Bener Meriah.
Dalam unggahannya, ia mempertanyakan kebijakan pembelian Pertalite menggunakan jeriken, meskipun jumlah yang dibutuhkan hanya sekitar 10 liter untuk membersihkan kebun.
“Bagaimana, Pak Pemerintah? Masak kami harus bawa mesin babat ke Pertamina? Kebijakan apa yang Bapak buat ini? Kami bukan nimbun, Pak. Sepuluh liter saja, kami perlu untuk babat kebun. Itu saja tidak kalian kasih pakai jeriken,” tulis akun tersebut.
Keluhan ini mencerminkan kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat Bener Meriah yang banyak menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Selain untuk kendaraan, BBM juga dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan pertanian, termasuk mesin babat rumput.
Di sisi lain, pembelian BBM menggunakan jeriken memang memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM menjadi salah satu dasar pengaturan penyaluran BBM di Indonesia.
Sementara itu, Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 mengatur penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Melalui mekanisme tersebut, pembelian BBM menggunakan jeriken dimungkinkan bagi konsumen pengguna yang memenuhi persyaratan dan memperoleh surat rekomendasi sesuai ketentuan. Namun, kelayakan petani yang menggunakan Pertalite untuk mesin babat kebun perlu dipastikan berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh petani di Bener Meriah untuk memperoleh BBM bagi kebutuhan operasional perkebunan secara legal dan sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah, instansi terkait, perlu mensosialisasikan memberikan penjelasan serta solusi yang jelas agar kebutuhan BBM untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi tanpa mengabaikan pengawasan distribusi BBM.
